Review: Buku Pintar Pekerja Terkena PHK by Tim Visi Yustisia

phk-cetak-eskagem

Title: Buku Pintar Pekerja Terkena PHK

Author: Tim Visi Yustisia

Editor: Tim Editor Visimedia

ISBN: 979-065-254-2

Publisher: Visimedia, 2015

*Review is in Indonesian*

Sebelum membahas sedikit soal buku ini, saya mau curhat dulu. Ketika BBI memberikan penawaran review  buku ini, saya otomatis tertawa keras. Kenapa? Oh nggak, Alhamdulillah sampai hari ini saya masih bekerja di perusahaan tempat saya membabu bekerja. Hanya saja dengan harga minyak yang anjlok, berita PHK, redundancy, retrenchment, atau apalah sebutan lainnya, yang menjadi bahan gosip setiap harinya, jujur cukup bikin saya ngeri-ngeri geli. Saya coba googling soal PHK di Indonesia, dan coba saja baca sedikit kompilasinya di sini.

Ketika mendengar kata PHK, itu mungkin adalah satu momok besar yang menakutkan bagi para pekerja (khususnya pekerja swasta). Padahal PHK tidak bersinonim dengan “dipecat”. Berhentinya seseorang dari satu perusahaan bisa disebabkan beberapa alasan, antara lain:

  • Pekerja masih dalam masa percobaan kerja.
  • Pekerja mengajukan permintaan pengunduran diri secara sukarela
  • Pekerja mencapai usia pensiun sesuai ketetapan perjanjian kerja
  • Pekerja meninggal dunia

Sebagai pekerja, kita (ya, termasuk saya) mempunyai sandaran hukum untuk terpenuhinya kewajiban dan (terutama) hak-hak kita. Karena itulah bahkan ketika harus berpisah dengan pemakai jasa, yang kepentingannya didepankan adalah uang. Buku Pintar ini mencoba merangkum Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya Bab XII mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (Karena menelusuri UU sebanyak 88 halaman cukup memusingkan *curhat* *udah pernah coba baca soalnya*)

Highlight dari Bab XII ini adalah di Pasal 156 dan Pasal 157.

Pasal 156 

  1. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Perhitungan jumlah ini berdasarkan masa kerja.
  2. Perhitungan uang pesangonsebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
    1. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
    2. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
    3. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
    4. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
    5. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
    6. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
    7. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.
    8. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
    9. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Tentu saja masih ada ayat-ayat dan pasal-pasal di bawahnya lagi yang bisa menguntungkan pekerja karena dilindungi haknya. Tapi buat saya sih, ini cuma patokan awal. Karena beberapa atau mungkin banyak perusahaan justru memberikan uang pesangon lebih dari yang ada di UU ini, hehehe.

Walaupun ada uang, ada juga pekerja yang tidak menerima pemutusan hubungan ini. Sesuai dengan Pasal 159 di UU yang sama, dikatakan: Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

Pada intinya, saat menyetujui untuk bekerja di satu perusahaan, pekerja diharapkan lebih teliti untuk mengecek perjanjian kerja agar semua menjadi lebih jelas dan tidak terjadi salah komunikasi pada akhirnya.

Itu untuk pekerja swasta, bagaimana dengan PNS (Pegawai negeri Sipil)? Jangan khawatir, buku ini juga membahas mengenai PNS yang mengundurkan diri dari kewajibannya menjadi abdi negara. Juga disertai sedikit tips jika ini berpindah haluan dengan karier baru, baik bagi pekerja negeri atau swasta.

Lalu, apakah buku ini bermanfaat? Walaupun informasinya bisa diraih dengan sekadar klik di google, buku ini cukup merangkum yang kita butuhkan.

money

Sekadar info, kalau mau tahu lebih soal UU yang disebutkan di atas, bisa didapat di sini.

two half

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s